KANDANGAN, narasipublik.net – Aktivitas angkutan masyarakat di kawasan terdampak banjir sempat menimbulkan ketegangan antara warga Desa Bangkau, Kecamatan Kandangan, dan sebagian warga Desa Muning Baru, Kecamatan Daha Selatan, pada Jumat (09/01/2026) sore.
Situasi tersebut mendorong aparat kepolisian bersama pemerintah desa turun tangan melakukan mediasi di Kantor Desa Bangkau sekitar pukul 16.00 WITA guna mencegah konflik meluas.
Mediasi tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Kandangan AKP I Putu Suardika, didampingi personel Polsek Kandangan, Pamapta Polres HSS, Sat Intelkam, Sat Reskrim, serta perwakilan Dit Polairud Polda Kalsel.
Kegiatan itu pun turut dihadiri Kepala Desa Bangkau Syamsudin bersama aparat desa dan perwakilan warga yang menyampaikan aspirasi serta keluhan secara langsung.
Dimana warga Desa Bangkau mengungkapkan keberatan terhadap aktivitas angkutan berbayar yang dinilai menimbulkan ketidaknyamanan, termasuk dugaan intimidasi terhadap layanan angkutan gratis yang disediakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS sejak 3 Januari lalu.
Selain itu, tarif angkutan berbayar sebesar Rp10.000 sekali jalan atau Rp20.000 pulang-pergi dianggap memberatkan masyarakat, terlebih sebagian armada berasal dari luar desa.
Warga juga meminta aparat kepolisian menertibkan aktivitas masyarakat di tepi jalan yang menghambat arus lalu lintas, serta mengimbau pengemudi agar tidak memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi demi keselamatan bersama.
Kapolsek Kandangan AKP I Putu Suardika menjelaskan bahwa keterbatasan armada angkutan gratis yang hanya berjumlah dua unit menjadi pemicu antrean dan potensi gesekan di lapangan.
“Kami telah berkoordinasi dengan Camat Kandangan dan akan mengusulkan penambahan armada kepada Pemkab HSS agar persoalan ini tidak berlarut-larut,” ujar AKP I Putu Suardika.
la juga memastikan kepolisian akan melakukan langkah preemtif berupa imbauan dan pengaturan di lapangan, terutama terkait keselamatan lalu lintas dan penggunaan jalan oleh masyarakat.
“Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan menyampaikan keluhan melalui jalur resmi agar dapat ditindaklanjuti dalam forum Forkopimcam,” pungkasnya.
