AMUNTAI, narasipublik.net – Polemik karut-marut penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) kembali memicu perhatian serius dari pihak legislatif dan eksekutif setempat.
Merespons keluhan dari para sopir truk dan masyarakat luas, DPRD HSU bersama pemerintah daerah mulai mematangkan rencana pembentukan satuan tugas (satgas) khusus guna memperketat pengawasan di lapangan.
Wacana tersebut mengemuka dalam rapat kerja di Ruang Rapat Gedung Baru Lantai II DPRD HSU yang dipimpin oleh Ketua DPRD HSU H. Fadilah bersama Bupati HSU H. Sahrujani dan unsur Forkopimda, Senin (15/6/2026).
Rapat ini digelar sebagai tindak lanjut atas gejolak aspirasi dari Persatuan Bubuhan Sopir Truk (PBST) HSU terkait kejanggalan distribusi solar subsidi di SPBU Desa Tayur dan SPBU Desa Kaludan Kecil.
Ketua DPRD HSU, H. Fadilah, menegaskan bahwa sengkarut distribusi BBM subsidi ini harus segera diurai secara konkret agar tidak terus-menerus memicu konflik di tengah masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat resah. Karena itu diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara DPRD dan pemerintah daerah untuk mencari solusi yang tepat,” ujar H. Fadilah.
Senada dengan itu, Anggota DPRD HSU H. Mukhsin Haita mengungkapkan adanya indikasi pelayanan SPBU yang belum sepenuhnya berpihak pada warga, sehingga kehadiran satgas dinilai mendesak demi menjaga transparansi.
Di sisi lain, Anggota DPRD HSU Munawari menyayangkan lemahnya implementasi 11 poin kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya dengan pihak pengelola pangkalan pengisian bahan bakar.
“Kalau kesepakatan itu dijalankan secara konsisten, persoalan di lapangan bisa diminimalkan. Karena itu pengawasan harus diperkuat,” tegas Munawari.
Menanggapi desakan itu, Bupati HSU H. Sahrujani menyatakan kesiapan jajaran pemerintah daerah untuk membentuk satgas dan segera melakukan evaluasi kuota bersama BPH Migas serta PT Pertamina.
“Mari kita atasi persoalan ini dengan kepala dingin dan bijaksana karena ini menyangkut masyarakat kita sendiri. Jika memang diperlukan pembentukan satgas, kami siap,” ucap Sahrujani.
Langkah penguatan ini pun mendapat lampu hijau dari Kapolres HSU AKBP Agus Nuryanto serta perwakilan Kodim 1001 HSU-Balangan yang siap mengawal penindakan hukum jika ditemukan praktik pelangsiran ilegal.
